Sekretaris dan PPK PA KasonganTA 2024 Ikuti Rapat Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
(Senin, 22 April 2024/13 Syawal 1445 H) Dalam rangka upaya percepatan Pengadaan Baran dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024 Sekretaris Ibu Rahmayani, SHI., MH., dan Pejabat Pembuat Komitmen Bapak Vegy Luthfian Fendi Taufik, S. Kom., ikuti rapat koordinasi secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting pada tanggal 22 April 2024 dimulai pukul 13.30 WIB yang juga diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan empat badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia .
Rapat koordinasi dibuka oleh Kepala UKPBJ Mahkamah Agung RI Bapak H. Sahwan . Rakor ini bertujuan memberikan wawasan dan pengetahuan serta menggalang komitmen semua Sekretaris dan Pejabat Pembuat Komitmen satua kerja untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
Dalam sambutannya, kepala UKPBJ Pusat menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam upaya percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan meminta kepada semua stakeholder untuk memperhatikan pengisian Apliaksi E-Prima untuk melaporkan Progres Capaian Pekerjaan setiap akhir bulan sebelum tanggal 30 dan Pengajuan Pejabat Pengadaan dan Jasa juga melalui aplikasi E-Prima, dimana saat ini Pengadilan Agama Kasongan termasuk satker yang dilakukan Automatic Adjusment dalam pengadaan sarana lingkungan.
Dalam kegiatan ini, Kepala UKPBJ Pusat Mahkamah Agung RI juga menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukansatuan kerja dalam persiapan percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024. Dalam acara juga dilakukan tanya jawab antara satuan kerja dengan kepala UKPBJ Pusat.
Dipenghujung acara, rapat koordinasi ditutup dengan closing statement dari Kepala UKPBJ Mahkamah Agung . Beliau menyampaikan terima kasih kepada seluruh satuan kerja para peserta rakor atas komitmen dan dukungannya dalam percepatan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024. Hasil rapat kordinasi secara virtual ditindaklanjuti oleh masing-masing satuan kerja dengan melakukan pengusulan Pejabatat Pengadaan Barang dan Jasa ke Mahkamah Agung yang memiliki sertifkat PBJ dan pejabat fungsional PBJ.
